Teknologi blockchain kini memungkinkan pemilu online dilakukan secara aman. Cara ini dapat mengganti pemilu model konvensional yang berisiko kecurangan dan mahal. Bayangkan saja, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperkirakan Pilkada 2018 menelan dana Rp 10,7 triliun. Sementara itu, Pemilu 2019 yang terdiri atas pemilihan legislatif dan presiden diperkirakan memerlukan Rp 10,8 triliun. Selain mahal, pemilu model manual masih dibayangi manipulasi proses pendataan suara yang dilakukan berjenjang. Lalu, apa saja kelebihan blockchain dalam pemilu? Apakah Indonesia sudah siap mengadopsi teknologi ini?
Menangkal serangan siber
Kini, berbasis teknologi blockchain, hasil pemungutan suara dapat diamankan dengan sistem yang diklaim bebas serangan siber. Blockchain merupakan sebuah teknologi yang memungkinkan penyimpanan data yang sama di dalam banyak server sekaligus. Dengan demikian, data tidak bisa dimodifikasi sembarangan. Keuntungan ini tidak bisa ditemukan pada server tunggal.
Chairman Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI), Oscar Darmawan, mengatakan ada satu lagi keunggulan dari teknologi blockchain. "Selain multiple server, setiap datanya itu saling terkait satu sama lain. Setiap server itu juga terhubung dan saling memeriksa data yang berada di dalamnya," ujarnya seperti dilansir detik.com.
Tidak bisa diretas
Oscar menyebut, sampai sekarang teknologi blockchain tidak bisa diretas karena memang kuat. Jika salah satu server diretas, maka server lain akan menganggap server tersebut tidak valid. Sebab, keduanya saling melakukan verifikasi.
Dengan kemampuannya tersebut, teknologi blockchain mampu diimplementasikan untuk berbagai hal. Selain untuk pemilu, blockchain pun bisa dipakai untuk mempercepat proses perjanjian bilateral. Selain itu, teknologi ini juga mampu mencegah pemalsuan sertifikat akta tanah, surat kelahiran, dan ijazah.
Menghilangkan pemilih ganda
Blockchain pun memiliki kemampuan menghilangkan pemilih ganda atau multiple vote, yang kerap ditemukan pada pemilu. Pemungutan suara pun bisa berlangsung dengan lebih transparan.
Belum siap di Indonesia
Meski memiliki banyak keuntungan, blockchain belum siap diterapkan untuk pemilu mendatang di Indonesia. Sebab, waktu persiapannya relatif singkat, jika ingin mengejak pemilu tahun depan. Indonesia masih harus menjajaki sistem pemilu elektronik tersebih dahulu, sebelum menggunakan blockchain.
Selain itu, regulasi blockchain di Tanah Air pun masih belum memadai. Sehingga, kecepatan dan manfaat teknologi tersebut masih belum maksimal. Namun, bukan mustahil kan, kalau kelak Indonesia mengadopsi sistem electronic voting, dengan teknologi blockchain?
Sumber:
koran-jakarta.com
detik.com
