Dalam dunia usaha atau bisnis, terdapat berbagai skema kerja sama antar perusahaan atau lebih. Kerja sama ini tentunya memiliki berbagai alasan dan tujuan. Kerja sama pun tak hanya terbatas pada dua perusahaan berbeda, tetapi bisa lebih dari itu. Sebab, dalam persaingan bisnis, terkadang sinergi antar perusahaan dalam multi bidang juga diperlukan untuk memperkuat lini bisnis maupun sumber daya.
Baca juga: Modal Ventura: 3 Pertanyaan umum, cara kerja, dan jenis pembiayaannya
Apa Itu Joint Venture?
Joint Venture menjadi salah satu model kerja sama yang tepat untuk patungan modal dan sumber daya (Sumber: Pexel)
Menurut Legal Information Institute Cornell Law School, skema joint venture adalah organisasi hukum yang berbentuk kemitraan jangka pendek di mana beberapa pihak bersama-sama melakukan transaksi untuk keuntungan bersama. Umumnya, dalam kerja sama ini setiap pihak menyumbangkan aset dan berbagi risiko bersama.
Sehingga, bisa dikatakan bahwa joint venture adalah bentuk usaha patungan modal antar dua perusahaan (dalam dan luar negeri) atau lebih.
Meski berupa kerja sama, namun skema joint venture tidak berlaku dalam waktu tak terbatas. Pada umumnya, perjanjian kerja sama ini memiliki batasan waktu tertentu. Demikian pula, dalam proses berlangsungnya kerja sama setiap perusahaan juga tetap mempertahankan masing-masing identitasnya.
Kerja sama dengan skema joint venture ini juga berlaku terbatas sesuai kesepakatan pihak-pihak terkait, sehingga perusahaan akan kembali pada kedudukannya masing-masing jika tujuan joint venture telah tercapai.
Di Indonesia sendiri skema joint venture tidak secara implisit diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Meski demikian, skema ini masuk dalam cakupan UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
Menurut Hukum Online, pengertian joint venture tidak secara tegas diatur dalam undang-undang, namun dijelaskan pada Pasal 5 ayat (3) huruf a dari UU Penanaman Modal. Dalam ayat tersebut dinyatakan bahwa, “penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas”.
Baca Juga: 4 Contoh MoU sebagai perjanjian kerja sama secara profesional
Manfaat dan Risiko Joint Venture
Kerja sama dalam bentuk joint venture tentu memiliki kelebihan dan kekurangan bagi pihak-pihak tertentu. Berikut adalah manfaat dan risiko dari skema kerja sama ini.
| Manfaat Joint Venture | Risiko Joint Venture |
| Mengurangi kebutuhan modal dan sumber daya karena ada pembagian kebutuhan. | Kemungkinan pelanggaran hukum dari pihak-pihak yang patungan modal. |
| Adanya transfer teknologi antar pihak. | Memungkinkan adanya pendiadaan fleksibilitas dan disintegrasi. |
| Memungkinkan adanya perkembangan ke skala global. | Potensi ketidaksetaraan dalam keterlibatan dan tanggung jawab. |
| Adanya rentabilitas yang disepakati. | Kesempatan untuk aktivitas proyek di luar usaha patungan menjadi terbatas. |
Dari paparan di atas, kita bisa melihat bahwa meskipun pada dasarnya joint venture dilakukan untuk meminimalisasi risiko permodalan dalam suatu usaha, tetapi masih ada risiko yang akan datang. Hal ini terutama muncul karena umumnya skema joint venture dilakukan antara perusahaan dalam negeri dengan perusahaan asing.
Di mana dalam penerapannya modal asing akan masuk ke wilayah usaha dalam negeri dan terikat dengan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan tentang pengikatan kesepakatan, kesepakatan sebagai perbuatan hukum, dan persoalan persengketaan di masa mendatang. Sebab, dalam proses perjanjiannya, joint venture agreement berisikan kesepakatan kepemilikan modal, saham, peningkatan kepemilikan saham penyerta, keuangan, kepengurusan, teknologi, dan tenaga ahli. Hal-hal ini yang kemudian membuka celah adanya risiko persengketaan antara beberapa pihak di masa berjalannya kerja sama.
Baca juga: Mengenal IPO (Initial Public Offering) dengan lengkap sebelum investasi saham
Persyaratan Joint Venture
Menyusun perjanjian adalah langkah awal dalam membentuk perusahaan joint venture. (Sumber: Pexels)
Secara hukum perundangan yang berlaku di Indonesia, pendirian sebuah perseroan terbatas dengan penanaman modal asing diatur pada Pasal 1 angka (3) UU Penanaman Modal yang menyatakan bahwa,”Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri”.
Adapun syarat-syarat menjadi perusahaan joint venture adalah sebagai berikut,
- Jika ada unsur modal asing, maka bentuk perusahaan wajib sebagai Perseroan Terbatas (PT).
- Modal dalam negeri minimal 51% untuk joint venture dengan PMA (penanaman modal asing).
- Perusahaan joint venture dengan PMA wajib mengajukan izin prinsip dan izun usaha tetap (IUT) ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM).
- Perusahaan joint venture dengan PMA secara berkala menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) ke BPKM.
- Mengecek bidang usaha yang tersedia untuk skema joint venture melalui Daftar Negatif Investasi.
Baca juga: Panduan menerapkan PDCA (Plan-Do-Check-Act) untuk perbaikan bisnis 2021
4 Contoh perusahaan yang melakukan Joint Venture
Kerja sama antar dua atau lebih perusahaan untuk membentuk joint venture (Sumber: Jurnal.id)
Potensi pasar di Indonesia yang amat luas memungkinkan adanya skema joint venture antara pemodal dalam negeri dan pemodal asing. Hal ini dilakukan dengan berbagai tujuan, terutama mempermudah proses produksi dan distribusi produk di Indonesia. Meski demikian, tak jarang pula perusahan-perusahan dalam negeri saling bersinergi dalam membentuk joint venture sendiri.
Berikut adalah contoh perusahan-perusahan yang melakukan skema joint venture di Indonesia.
1. PT Kino Malee Indonesia Tbk. (KINO)
PT Kino Malee Indonesia menjadi salah satu contoh joint venture antara perusahaan asing dan dalam negeri (Sumber: Kino)
Dilansir Bisnis.com, pada tahun 2017 PT Kino Indonesia Tbk. membentuk dua perusahaan joint venture di Indonesia dan Thailand. Perusahaan patungan ini diinisiasi PT Kino bersama dengan Malee Capital Company Ltd. untuk penjualan produk perawatan dan pemeliharan tubuh serta produk minuman.
Perusahaan joint venture dari keduanya lantas dinamakan PT Kino Malee Indonesia untuk pasar Indonesia dan Malee Kino Company Ltd. untuk pasar Thailand.
2. Nestle Indofood Citarasa Indonesia (NICI)
Perusahaan joint venture besar ini mulanya dilakukan atas kerja sama Nestle S.A yang berpusat di Swiss dengan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Menurut laporan Kontan, NICI didirikan pada tahun 2005 dengan proporsi saham 50-50 antara Nestle dan Indofood. Perusahaan joint venture yang memproduksi pelbagai produk makanan ini kemudian disepakati berakhir pada 27 September 2018.
Hasil dari berakhirnya kerja sama ini adalah pembagian anak perusahaan kepada dua perusahaan utama. Setelah berakhir, NICI menjadi anak perusahaan Indofood, sedangkan Nestle mendapatkan anak perusahaan MAGGI dengan merk MAGGI Magic Lezat yang lantas dikelola oleh perusahaan Swiss itu sepenuhnya.
3. PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek
Perusahaan joint venture tak hanya menyoal penanaman modal asing. Di Indonesia juga terdapat perusahaan joint venture yang berasal daru dua perusahaan dalam negeri. Salah satunya adalah PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek yang merupakan perusahaan patungan antara PT MRT Jakarta Perseroda dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) Persero.
Dilansir BeritaSatu, kedua perusahaan pelat merah ini menandatangani Perjanjian Pemegang Saham dan Perjanjian Penataan Stasiun Terintegrasi di kantor Kementerian BUMN pada 10 Januari 2020. Berdirinya perusahaan patungan ini merupakan arahan dari presiden untuk pengelolaan moda transportasi publik yang terpadu dan terintegrasi.
4. PT Aneka Petroindo Raya
PT AKR dan BP melakukan joint venture untuk membentuk perusahaan retail energi (Sumber: Inakoran)
Di bidang energi, terdapat nama besar BP (dahulu The British Petroleum) yang merupakan perusahaan energi internasional yang menandatangani kesepakatan joint venture dengan PT AKR Corporindo Tbk. pada tahun 2017. PT AKR yang bergerak pada penyedia rantai pasokan dan logistik untuk minyak bumi dan bahan kimia ini bersepakat dengan BP untuk membentuk PT Aneka Petroindo Raya yang akan bergerak di bawah nama BP AKR Fuels Retail.
Dalam situs resminya, BP menyatakan bahwa melalui perusahaan joint venture ini mereka menargetkan untuk mulai membuka gerai retail pertama di Indonesia pada tahun 2018. Kesepatakan ini sendiri ditandatangani di London pada 5 April 2017 dengan tujuan utama mengambil peluang dari pertumbuhan permintaan bahan bakar kendaraan di Indonesia yang meningkat.
Secara umum, joint venture terjadi antara dua atau lebih perusahaan untuk tujuan tertentu. Meski kebanyakan merupakan proses kesepakatan antara perusahaan asing dan dalam negeri, namun joint venture nyatanya juga dilakukan antar perusahaan dalam negeri. Kerja sama ini pun memiliki tenggat waktu tertentu seperti pada kasus Nestle dan Indofood yang menjalani joint venture NICI sejak tahun 2005 hingga 2018.
Sumber:
- Joint venture | Wex | US Law | LII / Legal Information Institute.
- View of Perjanjian Kerjasama (Joint Venture) Penanaman Modal Asing dalam Usaha Perhotelan
- Nestle dan Indofood sepakat akhiri usaha patungan, begini gambarannya
- Perusahaan Patungan PT MRT dan KAI Diresmikan
- bp and AKR sign agreement for retail joint venture in Indonesia | News | Home
